Ilmu HTN

A. Pengertian Hukum Tata Negara menurut para ahli

1. Menurut Vanvollen Hoven Hukum Tata Negara adalah mengatur semua

masyarakat hukum atasan dan masyarakat hukum bawahan menurut

tingkatannya dan dari masing-masing itu menentukan wilayah lingkungan

rakyatnya dan akhirnya menentukan badan-badan dan fungsinya masingmasing

yang berkuasa dalam lingkungan masyarakat hukum disana serta

menentukan susunan dan wewenangnya dari badan-badan tersebut.

2. Menurut Scolthen Hukum Tata Negara adalah hukum yang mengatur

organisasi dari pada negara.

3. Menurut Vanderpot Hukum Tata Negara adalah peraturan-peraturan yang

menentukan badan-badan yang diperlukan serta wewenangnya masingmasing,

Hubungan satu dengan yang lainnya dan hubungannya dengan

individu-individu.

4. Menurut Logemann Hukum Tata Negara adalah hukum yang mengatur

organisasi negara.

5. Menurut Prof. Mr. Ph Kleintjets Hukum Tata Negara Hindia Belanda

terdiri dari kaedah-kaedah hukum mengenai tata (Inrichting Hindia

Belanda), alat perlengkapan kekuasaan negara (Demet Overheadsgezag),

tata, wewenang (Bevoegdheden) dan perhubungan kekuasaan (Onderlinge

Machtsverhouding) diantara alat-alat perlengkapan.

B. Sumber Hukum

Sumber hukum adalah segala sesuatu yang berupa tulisan, dokumen,

naskah, dsb, yang dipergunakan oleh suatu bangsa sebagai pedoman hidupnya

pada masa tertentu. Menurut Tjipto Rahardjo “Sumber yang melahirkan

hukum digolongkan dari dua kategori, yaitu sumber-sumber yang bersifat

hukum dan yang bersifat sosial. Sumber yang bersifat hukum merupakan

sumber yang diakui oleh hukum sendiri sehingga secara langsung bisa

melahirkan atau menciptakan hukum. Menurut Edward Jenk, terdapat tiga

Sumber-sumber Hukum Tata Negara – http://dewaputu.co.cc

6

sumber hokum yang biasa ia sebut dengan istilah “forms of law”yaitu: (1)

Statutory; (2) Judiciary; dan(3) Literaty. Menurut G.W. Keeton, sumber

hokum terbagi atas : Binding Sources (formal), yang terdiridari: a) Custom; b)

Legislation; c) Judicial precedents dan Persuasive Sources (materiil), yang

terdiri: a) Principles of morality or equity; b) Professional opinion.

Sedangkan sumber hukum menurut Sudikno Mertokusumo yaitu terbagi

atas dua hal :

1. Sumber Hukum Materiil adalah tempat dari mana materi itu diambil.

Sumber hukum materiil ini merupakan faktor yang membantu

pembentukan hukum, misalnya hubungan sosial, hubungan kekuatan

politik, situasi sosial ekonomis, tradisi (pandangan keagamaan,

kesusilaan), hasil penelitian ilmiah, perkembangan internasional, keadaan

geografis, dll.

2. Sumber Hukum Formal merupakan tempat atau sumber dari mana suatu

peraturan memperoleh kekuatan hukum. Hal ini berkaitan dengan bentuk

atau cara yang menyebabkan peraturan hukum itu formal berlaku. Yang

diakui umum sebagai sumber hukum formal ialah UU, perjanjian antar

negara, yuris prudensi dan kebiasaan.

Sumber Hukum Menurut Joeniarto terdiri dari :

o Sumber hukum dalam penggunaan pengertian sebagai asalnya hukum

positip.

o Sumber hukum dalam penggunaan pengertian sebagai bentuk-bentuknya

hukum dimana sekaligus merupakan tempat diketemukannya aturanaturan

dan ketentuan hukum positipnya.

o Sumber hukum dalam penggunaan pengertian sebagai hal-hal yang

seharusnya menjadi isi hukum positip.

o Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum RI.

o Proklamasi merupakan tindakan pertama dari Tata Hukum Indonesia.

Sumber-sumber Hukum Tata Negara – http://dewaputu.co.cc

7

C. Sumber-sumber Hukum Tata Negara Indonesia

1. Undang-Undang Dasar 1945

UUD 1945 sebagai sumber hukum, yang merupakan hukum dasar tertulis

yang mengatur masalah kenegaraan dan merupakan dasar ketentuanketentuan

lainnya.

2. Ketetapan MPR

Dalam Pasal 3 UUD 1945 ditentukan bahwa Majelis Permusyawaratan

Rakyat menetapkan Undang-Undang Dasar dan Garis-Garis Besar Haluan

Negara. Dengan istilah menetapkan tersebut maka orang berkesimpulan,

bahwa produk hukum yang dibentuk oleh MPR disebut Ketetapan MPR.

3. Undang-undang/peraturan pemerintah pengganti undang-undang

Undang-undang mengandung dua pengertian, yaitu :

a. Undang-undang dalam arti materiel yaitu peraturan yang berlaku

umum dan dibuat oleh penguasa, baik pemerintah pusat maupun

pemerintah daerah.

b. Undang-undang dalam arti formal yaitu keputusan tertulis yang

dibentuk dalam arti formal sebagai sumber hukum dapat dilihat pada

Pasal 5 ayat (1) dan pasal 20 ayat (1) UUD 1945.

4. Peraturan Pemerintah

Untuk melaksanakan undang-undang yang dibentuk oleh Presiden dengan

DPR, oleh UUD 1945 kepada presiden diberikan kewenangan untuk

menetapkan Peraturan Pemerintah guna melaksanakan undang-undang

sebagaimana mestinya. Dalam hal ini berarti tidak mungkin bagi presiden

menetapkan Peraturan Pemerintah sebelum ada undang-undangnya,

sebaliknya suatu undang-undang tidak berlaku efektif tanpa adanya

Peraturan Pemerintah.

5. Keputusan Presiden

UUD 1945 menentukan Keputusan Presiden sebagai salah satu bentuk

peraturan perundang-undangan. Bentuk peraturan ini baru dikenal tahun

1959 berdasarkan surat presiden no. 2262/HK/1959 yang ditujukan pada

DPR, yakni sebagai peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh

Sumber-sumber Hukum Tata Negara – http://dewaputu.co.cc

8

presiden untuk melaksanakan Penetapan Presiden. Kemudian melalui

Ketetapan MPRS No. XX/MPRS/1966, Keputusan Presiden resmi

ditetapkan sebagai salah satu bentuk peraturan perundang-undangan

menurut UUD 1945. Keputusan Presiden berisi keputusan yang bersifat

khusus (einmalig) adalah untuk melaksanakan UUD 1945, Ketetapan

MPR yang memuat garis-garis besar dalam bidang eksekutif dan

Peraturan Pemerintah.

6. Peraturan pelaksana lainnya

Yang dimaksud dengan peraturan pelaksana lainnya adalah seperti

Peraturan Menteri, Instruksi Menteri dan lain-lainnya yang harus dengan

tegas berdasarkan dan bersumber pada peraturan perundang-undangan

yang lebih tinggi.

7. Convention (Konvensi Ketatanegaraan)

Konvensi Ketatanegaraan adalah perbuatan kehidupan ketatanegaraan

yang dilakukan berulang-ulang sehingga ia diterima dan ditaati dalam

praktek ketatanegaraan. Konvensi Ketatanegaraan mempunyai kekuatan

hukum yang sama dengan undang-undang, karena diterima dan

dijalankan, bahkan sering kebiasaan (konvensi) ketatanegaraan menggeser

peraturan-peraturan hukum yang tertulis.

8. Traktat

Traktat atau perjanjian yaitu perjanjian yang diadakan dua negara atau

lebih. Kalau kita amati praktek perjanjian internasional bebrapa negara

ada yang dilakukan 3 (tiga) tahapan, yakni perundingan (negotiation),

penandatanganan (signature), dan pengesahan (ratification). Disamping itu

ada pula yang dilakukan hanya dua tahapan, yakni perundingan

(negotiation) dan penandatanganan (signature).

Sumber-sumber Hukum Tata Negara – http://dewaputu.co.cc